Tarakan – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kota Tarakan yang dilaksanakan di Tarakan Plaza Hotel. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur instansi pemerintah dan aparat penegak hukum guna memperkuat sinergi serta koordinasi dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Kota Tarakan.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tarakan menekankan pentingnya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global saat ini menuntut peningkatan kewaspadaan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap instansi diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kewaspadaan dini, serta memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Tarakan memaparkan sejumlah isu aktual keimigrasian yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tarakan. Salah satunya terkait ditemukannya dua warga negara Filipina yang terdampar di perairan Selumit/Bunyu menggunakan sampan kecil. Kedua orang tersebut saat ini telah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Balikpapan untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan keimigrasian.
Selain itu, disampaikan pula penanganan kasus seorang warga negara Pakistan yang masuk ke Tarakan melalui jalur tidak resmi setelah melarikan diri dari Malaysia. Dalam penanganan kasus tersebut, Kantor Imigrasi Tarakan bersama Kejaksaan Negeri Tarakan memutuskan untuk memproses yang bersangkutan melalui jalur hukum Pro Justitia guna memberikan efek jera serta mencegah terjadinya modus serupa di kemudian hari.
Rapat TIMPORA ini juga membahas kasus identitas ganda yang melibatkan seorang warga negara Pakistan yang diketahui memiliki izin tinggal terbatas, namun juga sempat tercatat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan menyampaikan bahwa KTP yang bersangkutan telah ditarik dan dinonaktifkan sebelum pelaksanaan rapat. Selanjutnya, koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan terus dilakukan guna memastikan kepastian status kewarganegaraan yang bersangkutan.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Juwata Tarakan juga menyampaikan sejumlah masukan terkait perbedaan data tenaga kerja asing yang tercatat di bandara dengan estimasi jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah proyek strategis di wilayah sekitar Tarakan. Menanggapi hal tersebut, Kantor Imigrasi Tarakan menyatakan kesiapan untuk berbagi data pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) guna mendukung proyeksi kebutuhan penerbangan serta memperkuat koordinasi dengan pihak perusahaan maupun sponsor tenaga kerja asing.
Sementara itu, Kodim 0907 Tarakan menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan personel di lapangan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian apabila diperlukan.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan unsur maritim juga menyampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman di wilayah perairan, termasuk kemungkinan aktivitas pihak asing yang memanfaatkan jalur laut. Informasi tersebut menjadi perhatian bersama bagi seluruh anggota TIMPORA untuk terus meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi secara cepat dan efektif.
Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, seluruh anggota TIMPORA sepakat untuk membentuk WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi cepat antar instansi guna mempercepat pertukaran informasi terkait keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Kota Tarakan. Melalui sinergi yang kuat antar instansi, diharapkan pengawasan orang asing di wilayah Tarakan dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, serta mampu mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.
