Tarakan – Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Tarakan mengikuti secara virtual kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi
yang diselenggarakan di Aula Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Gedung
Imigrasi lt. 18 Jakarta oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
(Kemenkumham), Rabu (07/02/2024).
Workshop ini mengambil tema
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi
Teknologi Informasi, Tata Kelola Pelayanan Publik, dan Budaya Birokrasi
BerAKHLAK”.
Membuka acara tersebut, Inspektur
Jenderal Kemenkumham Razilu mengungkapkan perjalanan Reformasi Birokrasi
Kemenkumham. “Indeks RB Kemenkumham tahun 2021 sebesar 80.18, tahun 2022
sebesar 79.55, dan tahun 2023 sebesar 80.66. Pasti ada naik turunnya,”
beber Razilu.
Ia pun mengingatkan arahan
Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi yang terdiri dari birokrasi yang
berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi harus
menjadi lincah dan cepat. Oleh karena itu digitalisasi merupakan alat mencapai
tujuan. “Jangan sampai digitalisasi yang kita lakukan menjadi faktor
penghambat,” kata Razilu.
Razilu menutup sambutannya dengan
mengajak seluruh insan pegawai Kemenkumham menjadikan Kemenkumham lebih
efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun
masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendorong dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Staf Ahli
Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia mengingatkan seluruh
satuan kerja yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk fokus pada
substansi perubahan. “Bagaimana pemberian pelayanan kepada masyarakat yang
lebih berdampak. Ketika melakukan inovasi, lakukan capture sebelum dan sesudahnya,
sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana, sehingga dapat terlihat
dampaknya,” jelas Asep.
Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi Kemenkumham Rifqi Adrian Kriswanto menjadi narasumber dengan materi
“Transformasi Digital Kemenkumham pada Reformasi Birokrasi
Berdampak”. Selain itu, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur
dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menjadi narasumber dengan materi “Bergerak untuk Reformasi
Birokrasi Berdampak”.
