Tarakan – Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Tarakan mengikuti secara virtual melalui platform Zoom kegiatan Expose
Hasil Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana
Kerja Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2025. Acara ini diikuti oleh
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Andi Mario, Kepala Urusan Keuangan
Ririn Yuliati, beserta JFT dan JFU BMN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan,
Rabu (25/10).
Penyampaian RKBMN Tahun 2025
menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini, mengingat batas waktu penyerahan
RKBMN kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
yang telah ditetapkan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2023.
Sebagai informasi, DJKN
Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengirim surat pemberitahuan kepada
seluruh Kementerian/Lembaga yang mengatur jadwal penyerahan RKBMN untuk Rencana
Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025. Hal ini menjadi pemicu bagi Kementerian
Hukum dan HAM untuk mengambil langkah-langkah dalam menyusun RKBMN Objek SIMAN
Tahun 2025.
Kepala Biro Pengelolaan BMN,
Novita Ilmaris, menekankan bahwa realisasi RKBMN dalam RKAKL akan menjadi
faktor penilaian dalam penghargaan BMN Award. Hingga saat ini, Kementerian
Hukum dan HAM belum pernah menerima penghargaan dalam kategori Perencanaan BMN.
Oleh karena itu, target penyampaian RKBMN tepat waktu dianggap strategis untuk
mencapai skor 4 (sempurna) dalam indeks penilaian Indeks Pengelolaan Aset
(IPA), yang mempertimbangkan ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMN.
Selain itu, nilai IPA Kementerian
Hukum dan HAM telah mengalami peningkatan signifikan, dari 2,25 (CUKUP) pada
tahun 2021 menjadi 3,23 (BAIK) pada tahun 2022. Dalam konteks ini, satuan kerja
di Unit Utama dan lingkungan Kantor Wilayah diberi batas waktu hingga 30
Oktober 2023 untuk mengajukan perubahan jika diperlukan, berdasarkan hasil
forum tersebut. Hal ini diharapkan dapat memastikan ketepatan dan kelancaran
dalam proses penyusunan RKBMN Tahun 2025.
