Guna mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Tarakan ikuti Workshop Penguatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di jajaran Kemenkumham RI Tahun 2023 bersama Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemenkumham RI, Senin, (12/6) pagi.
Kegiatan pun di lanjutkan dengan Sambutan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE selaku Ketua UPP Kemenkumham, dalam sambutannya dirinya mengajak seluruh jajaran kementerian hukum dan ham lewat kegiatan tersebut, baik pada unit utama, kantor Wilayah (Kanwil), serta Satuan Kerja (Satker) Imigrasi maupun pemasyarakatan yang ada untuk merevitalisasi pemberantasan pungli dengan langkah-langkah yang strategis.
“Mari kita merevitalisasi atau menggelerakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi, melalui langkah-langkah pembaruan yang kontemporer dengan kondisi teraktual saat ini,†ajaknya.
Kegiatan ini diharapkan dapat membawa pengaruh besar pada upaya peniadaan pungli di Indonesia di setiap unsur pemerintahan.
